“Mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya lalu dibagikan kepada orang miskin?”. Dengan demikian masalah kemiskinan akan selesai. Apakah benar ada yang berpikir demikian?
 |
| Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal |
Bank Indonesia tidak bisa secara sembarangan mencetak uang, bahkan Bank Indonesia akan selalu memantau jumlah peredarannya. Uang yang beredar di masyarakat tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Jika jumlah yang beredar terlalu sedikit, maka akan terjadi krisis, masyarakat susah mendapatkan uang, daya beli rendah, dan akhirnya para pengusaha pun akan gulung tikar. Jika jumlah yang beredar terlalu banyak juga akan menurunkan nilai mata uang tersebut. Untuk itu, jumlah uang yang beredar harus diatur agar tercapai kestabilan dan keseimbangan ekonomi. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar inilah yang disebut kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui bank sentral untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian.
Peran dan Fungsi Kebijakan Moneter
Peran dan fungsi kebijakan moneter sebagai berikut.
a. Peran Kebijakan Moneter
Peran kebijakan moneter dalam
perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Mencapai
Target Pertumbuhan Ekonomi pada Berbagai Sektor Ekonomi
Nilai tukar yang stabil dapat
menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang
dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga
pemerintah dapat berjalan dengan baik.
2. Menjaga
Kestabilan Ekonomi untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan arus barang dan/atau jasa
serta arus perputaran uang berlangsung secara berimbang. Untuk mencapai
keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan jasa dengan tingkat perputaran
uang, bank sentral perlu mengatur jumlah uang beredar.
3. Menjaga
Stabilitas Harga untuk Mengurangi Inflasi
Jumlah uang beredar yang melebihi
kebutuhan menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi. Jumlah uang
beredar dalam masyarakat memberi pengaruh pada tingkat harga yang berlaku. Daya
beli masyarakat yang stabil dapat mendorong keadaan ekonomi yang kondusif dan
berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.
b. Fungsi
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berfungsi memacu pembangunan
dengan memengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi, dan
mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi lain kebijakan moneter
antara lain mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga
yang paling sesuai, menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, menyediakan
fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian dan menghentikan perkembangan
yang tidak semestinya, serta untuk pendirian, pelaksanaan, dan pelunasan
lembaga keuangan.
Instrumen Kebijakan Moneter
Bank Indonesia memerlukan alat atau instrumen tertentu untuk menjalankan peran dan fungsi kebijakan moneter. Berikut instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia.
 |
| Bentuk Instrumen Kebijakan Moneter |
a. Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Pada operasi pasar terbuka, Bank
Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang,
misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Apabila terjadi kelebihan jumlah uang
beredar, bank sentral akan menjual SBI sehingga memengaruhi cadangan bank umum
dan menarik uang beredar, dan sebaliknya.
b. Politik
Diskonto (Discount Rate Policy)
Politik diskonto merupakan suatu
kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang
beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
(SBI). Apabila pemerintah melalui bank sentral menaikkan suku bunga,
jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum cenderung
menyimpan uang di bank. Sebaliknya, apabila BI menurunkan suku bunga, jumlah
uang beredar akan bertambah. Menurunkan suku bunga biasanya dilakukan
pemerintah saat mengalami kelesuan ekonomi, resesi, atau mengalami deflasi.
c. Politik
Cadangan Kas (Cash Ratio)
Politik cadangan kas merupakan kebijakan
bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan
cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bank umum. Apabila bank
sentral menaikkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah
uang beredar. Kondisi ini dapat terjadi karena dengan naiknya cadangan cadangan
kas berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk disalurkan
dalam bentuk kredit.
d. Kebijakan
Kredit Selektif
Kebijakan kredit selektif merupakan
kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan
cara menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman (kredit).
Kredit selektif dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit ketat
ini, bank sentral dapat mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat.
e. Imbauan
Moral (Moral Persuasion)
Imbauan moral merupakan cara yang
ditempuh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan
mengarahkan atau mengimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Imbauan
moral dilakukan bank sentral melalui media massa, pengumuman, atau pidato untuk
memengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di
bidang moneter.
f. Kebijakan
Devaluasi dan Revaluasi
Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan
kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk memperbaiki neraca
pembayaran. Dengan kebijakan devaluasi diharapkan harga-harga barang ekspor
menjadi relatif lebih murah di luar negeri sehingga ekspor meningkat. Sementara
itu, harga barang luar negeri (dalam mata uang rupiah) menjadi lebih mahal
sehingga dapat mengurangi impor. Naiknya ekspor dan turunnya impor akan
mendorong neraca pembayaran menjadi surplus.
g. Kebijakan
Sanering
Sanering adalah kebijakan bank sentral
untuk memotong nilai mata uang dalam negeri (rupiah). Sanering pernah dilakukan
Indonesia pada tahun 1950 dengan memotong uang sebesar 50%. Jadi, uang dengan
nominal Rp1.000,00 nilainya tinggal Rp500,00. Kemudian tahun 1965, pemerintah
kembali memotong nilai uang Rp1.000,00 sebanyak 99,9%, dengan demikian uang
Rp1.000,00 nilainya tinggal 1,00.
h. Mencetak
Uang Baru dan Menarik Uang Lama
Mencetak uang baru bisa dijadikan sebagai salah satu
alternatif kebijakan pemerintah untuk menambah jumlah uang yang beredar.
Sebaliknya, menarik atau memusnahkan uang lama dilakukan bank sentral dalam
rangka mengurangi jumlah uang beredar.
Dampak Kebijakan Moneter terhadap Perekonomian
Dampak
kebijakan moneter terhadap perekonomian sebagai berikut.
a. mempertahankan
kestabilan harga.
b. menjaga
agar likuiditas dalam perekonomian sesuai kebutuhan.
c. melancarkan
transaksi perdagangan.
d. mengurangi
dampak inflasi terhadap perekonomian.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal (fiscal policy) atau kebijakan anggaran diartikan sebagai tindakan
pemerintah dalam bidang anggaran diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam
bidang anggaran belanja negara untuk memengaruhi jalannya perekonomian.
Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur
penerimaan dan pengeluaran negara untuk memengaruhi perekonomian nasional.
Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau
APBN.
 |
| Instrumen Kebijakan Fiskal |
Instrumen
kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Jika kebijakan moneter
diberlakukan untuk mengatur jumlah uang beredar, kebijakan fiskal menekankan
pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan fiskal dibuat pemerintah untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan
ekonomi. Kestabilan ekonomi melalui kebijakan fiskal dapat dicapai dengan
peningkatan investasi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi
pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.
Peran dan Fungsi Kebijakan Fiskal
Peran Kebijakan Fiskal
Peran
kebijakan fiskal dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Meningkatkan
PDB dan pertumbuhan ekonomi
Saat mengalami kelesuan ekonomi (resesi)
pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan/atau
jasa. Anggaran yang telah ditambahkan pemerintah dapat meningkatkan produksi
suatu perusahaan sehingga produksi nasional juga meningkat. Apabila produksi
nasional meningkat, pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Pertumbuhan
ekonomi sangat berpengaruh pada kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN.
2. Memperluas
kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan
Pengeluaran pemerintah yang dianggarkan
untuk menyediakan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi bertujuan menciptakan
lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijakan fiskal,
pemerintah dapat memusatkan pembangunan di daerah pedesaan. Pemerintah juga
dapat mendorong industri rumah tangga melalui pemberian modal atau pelatihan
bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar pengangguran dan kemiskinan
berkurang. Selain pengadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan, pemerintah
harus mengatasi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jika jumlah
penduduk tidak dapat dikendalikan, akan menambah angkatan kerja sehingga
kesempatan kerja semakin berkurang. Pembangunan ekonomi yang cepat dapat
terjadi apabila kenaikan kesempatan kerja dan pendapatan lebih tinggi daripada
laju pertumbuhan penduduk.
3. Menstabilkan
harga-harga barang
Dengan kebijakan fiskal, kenaikan atau
penurunan harga-harga secara tajam dapat dicegah.
4. Menciptakan
pemerataan distribusi pendapatan
Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas
publik yang dianggarkan dari APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan
mengalami kenaikan. Dengan demikian, kesenjangan pendapatan antara masyarakat
daerah satu dengan daerah lain dapat dikurangi. Apabila anggaran APBN digunakan
sesuai waktu dan tempat yang tepat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang
signifikan dan merata.
Fungsi Kebijakan Fiskal
Fungsi
kebijakan fiskal merupakan fungsi APBN. Fungsi utama kebijakan fiskal yaitu
fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
Instrumen Kebijakan Fiskal
a. Pajak
Pajak memberikan dampak langsung yang
sangat terasa pada perekonomian suatu negara. Pajak merupakan kontribusi kepada
negara oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai
contoh, kontribusi pajak dalam penerimaan negara Indonesia pada tahun 2008-2015
selalu berada di atas 70%. Jika pajak diturunkan, daya beli masyarakat akan
meningkat. Kondisi tersebut akan berdampak positif bagi sektor perekonomian
lain seperti industri. Meskipun demikian, kebijakan tersebut akan mengurangi
penerimaan negara dari sektor pajak.
b. Belanja
pemerintah
Saat terjadinya kelesuan perekonomian,
pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri. Kenaikan tersebut ditujukan
untuk meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Kestabilan jumlah permintaan
agregat mampu mendorong kestabilan produksi rumah tangga produsen (perusahaan)
sehingga jumlah output dalam perekonomian tetap terjaga.
c. Subsidi
Subsidi merupakan pembayaran yang
dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan
tertentu sehingga dapat memproduksi atau mengonsumsi suatu produk dengan harga
terjangkau. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga
untuk melindungi produsen dan konsumen sekaligus menekan laju inflasi.
d. Pinjaman
publik
Pemerintah membutuhkan dana untuk meningkatkan
kualitas perekonomian melalui pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang.
Pendapatan pajak atau sumber pendapatan negara lainnya kadang tidak dapat
memenuhi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah untuk meminjam
dana yang disebut pinjaman publik. Mekanisme pinjaman publik dilakukan dengan
menerbitkan obligasi (surat berharga), baik obligasi jangka pendek, menengah,
maupun obligasi jangka panjang. Obligasi tersebut bisa dibeli investor dalam
negeri maupun luar negeri. Selain itu, kebijakan pinjaman publik diperoleh
pemerintah dengan menerbitkan surat berharga berupa Surat Utang Negara (SUN).
Masyarakat yang membeli atau memegang surat berharga tersebut akan menerima
pembayaran bunga atau kupon dari pemerintah. Pinjaman publik ini dapat
mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri.
Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal atau kebijakan anggaran ditinjau dari aspek perbandingan jumlah
penerimaan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Kebijakan
anggaran seimbang, merupakan kebijakan dengan menyusun penerimaan dan
pengeluaran sama besar. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu berutang,
baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi depresi (kelesuan
ekonomi), negara sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena
dapat memperburuk perekonomian.
b. Kebijakan
anggaran defisit, merupakan kebijakan dengan menyusun pengeluaran lebih besar
daripada penerimaan yang berakibat negara mengalami defisit anggaran. Kebijakan
ini diterapkan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian
Kebijakan
fiskal akan berpengaruh terhadap perekonomian melalui penerimaan dan
pengeluaran negara. Dalam perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan
diperoleh anggaran surplus atau defisit APBN. Apabila anggaran dalam APBN
mengalami surplus, akan terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang besarnya
bergantung pada pengaruh anggaran surplus tersebut. Anggaran surplus tersebut akan digunakan untuk membayar utang pemerintah dan program pembangunan lainnya. Apabila
terjadi defisit, pengeluaran
pemerintah dapat dibiayai dengan pinjaman
luar negeri atau dalam negeri.
Pengeluaran
pemerintah yang disalurkan secara tepat, berdampak pada meningkatnya
perekonomian suatu negara seperti pelaksanaan pembangunan fasilitas publik.
Fasilitas penting lainnya juga dapat merata apabila alokasi pengeluaran
pemerintah tepat sasaran. Pengeluaran pemerintah lainnya juga berdampak pada
distribusi pendapatan yang meningkat melalui peningkatan gaji pegawai negeri.
Kebijakan fiskal perlu diperhatikan agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan
tidak memicu krisis ekonomi.
Sumber : Buku PR Ekonomi Intan Pariwara, dan sumber relevan lainnya.
Sumber : Buku PR Ekonomi Intan Pariwara, dan sumber relevan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar